Hak Mendapat Pengajaran (Pasal 31 ayat 1)
Disusun Oleh :
Nama : Farah Tri Maharani
NPM :
13213229
Kelas :
2EA13
Universitas Gunadarma Depok
Kata Pengantar
Assalammualaikum Warrahmatullahi
Wabarakatuh. Pertama – tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan tugas ini.
Dalam makalah ini akan menjelaskan
tentang apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tertuang dalam
pasal 26-31.
Saya menyadari bahwa dalam makalah
ini tak luput dari kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak
yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih
kepada dosen pengasuh, Emiliansyah Banowo yang telah membimbing dalam pembuatan
makalah ini dan tidak lupa juga dengan semua narasumber yang telah membantu
menyelesaikan tugas ini. Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 15
Maret 2015
Penyusun
Daftar Isi
Kata
Pengantar....................................................................... i
Daftar
Isi................................................................................. ii
Bab I Pendahuluan.................................................................. 1
Latar Belakang............................................................... 1
Tujuan........................................................................... 1
Bab II Pembahasan.................................................................. 2-3
a. Hak – hak warga negara.......................................... 4-6
b. Kewajiban Warga Negara......................................... 7
c. Hak Mendapat Pengajaran....................................... 8-9
Bab III
Penutup......................................................................... 10
Kesimpulan......................................................................... 10
Daftar
Pustaka............................................................................. 11
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Semasa kita masih duduk di bangku
Sekolah Dasar, kita sudah mengenal pelajaran mengenai hak dan kewajiban sebagai
umat manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengenalan hak dan kewajiban
bertujuan agar kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.
Sebagaimana dalam kegiatan sekolah kita berhak mendapatkan ilmu dari guru yang
memberi pelajaran dan kita sendiri mempunyai kewajiban untuk belajar.
Hak dan kewajiban memiliki hubungan
yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari
adanya hak tentunya ada kewajiban, Untuk itu dalam menjalankan kehidupan
sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan imbang, karena
kalau tidak dijalankan dengan imbang maka akan menimbulkan pertentangan.
Tiap manusia mempunyai Hak dan
Kewajiban yang berbeda-beda sesuai tanggung jawab atas hak dan kewajibannya
dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan
kewajiban tentunya kita harus mengetahui posisi sebagai warga negara
Indonesia.
Tujuan :
Saya membuat tulisan ini bertujuan agar baik penulis maupun
yang membaca dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara
Indonesia sesuai dengan pasal 26-31 .
Bab II
Pembahasan
Menurut Prof. Dr. Notonagoro:
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak
lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak
seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk
mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga
negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua
itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan
hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya
memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.
Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang
berkepanjangan.
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu
dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara
harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu
akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan
aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka
kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini
tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya.
Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak
menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi
daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum
mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang
berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk
mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat
Indonesia.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28,
yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya,
syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa
negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk
bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini
kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan
kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama
ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
Hak
warga negara Indonesia :
1. Tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27
ayat 2).
2. Setiap orang berhak
untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya (pasal 28A).
3. Setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal
28B ayat 1).
4. Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2).
5. Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
(pasal 28C ayat 1).
6. Setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 28C ayat 2).
7. Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1).
8. Setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja (pasal 28D ayat 2)
9. Setiap warga negara
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3).
10.
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya (pasal 28D ayat 4).
11.
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (pasal 28E ayat 2).
12.
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat (pasal 28E ayat 3).
13.
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
14.
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1).
15.
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari
negara lain (Pasal 28G ayat 2).
16.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 1).
17.
Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan (Pasal 28H ayat 2).
18.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat 3).
19.
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H ayat
4).
20.
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2).
21.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 28J ayat 1).
22.
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan
negara (pasal 30 ayat 1).
23.
Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran (pasal 31 ayat 1).
Kewajiban warga negara Indonesia :
1. Segala warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1).
2. Setiap orang wajib
menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat 1).
3. Di dalam menjalankan
hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal
28J ayat 2).
4. Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara (pasal 30 ayat 1).
Hak Untuk Mendapatkan Pengajaran (pasal 31 ayat 1)
Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah
satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia.
Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara (citizen’s right)
pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah
amandemen
Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia.”
Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap
warga Negara berhak mendapat pendidikan.”
Hak-hak dasar itu adalah akibat logis dari
dasar negara Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Maknanya.
Pasal 31 ayat (1) diatas segera diikuti oleh
pasal 31 ayat (2) yang menyatakan “Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya.”
Selanjutnya Pasal 31 ayat (3) menyatakan “Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
Sebagaimana diuraikan pada bagian lain,
pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk
mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan
berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat.
UUD 1945 menegaskan hanya ada satu sistim
pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu sistim pendidikan
nasional diperlukan agar bangsa Indonesia yang amat majemuk itu dapat terus
mengembangkan persatuan kebangsaan yang menghormati kemajemukan dan kesetaraan
sesuai dengan sasanti “bhinneka
tunggal ika.”
Berbagai muatan lokal dalam sistim pendidikan
nasional di daerah-daerah dapat diadakan sepanjang merupakan imbuhan dan tidak
bertentangan dengan dasar negara Pancasila yang menghormati kemajemukan,
kesetaraan dan persatuan.
Dalam semangat UUD 1945 pendidikan diarahkan
bagi rakyat keseluruhan dengan perhatian utama pada rakyat yang tidak mampu
agar setiap warga dapat mengembangkan dirinya sebaik-baiknya yang pada
gilirannya merupakan pilar bagi perwujudan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Jika ketentuan UUD 1945 itu dicermati maka
mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap orang dan bagi
warganegara Indonesia mengikuti pendidikan dasar adalah kewajiban. Menghalangi
dan atau melarang anak Indonesia bersekolah adalah perbuatan melanggar hukum
tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya.
Sejalan dengan itu UUD 1945 mewajibkan
pemerintah untuk membiayai kegiatan pendidikan, yaitu sedikit-dikitnya 20% dari
APBN dan dari masing-masing APBD propinsi dan kabupaten kota (Pasal 31 ayat (4)
UUD 1945).
Bab III
Penutup
Kesimpulan :
Dalam pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa
setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk
memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi
manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat.
Daftar Pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar